Artikel

Pencerahan Antikorupsi untuk Kota Bogor

Oct 23, 2019

Pencerahan Antikorupsi untuk Kota Bogor

Oct 23, 2019

Walikota Bogor Bima Arya, beserta wakilnya Dedie A. Rachim beserta jajarannya mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat (26/4) sore.

Kedatangan mereka disambut dua Pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Alexander Marwata, beserta pejabat eselon I dan II di lingkungan KPK, antara lain deputi bidang Pencegahan Pahala Nainggolan, Kepala Biro Humas Febri Diansyah, Direktur Dikyanmas Giri Suprapdiono, Direktur PP LHKPN Isnaini dan Kepala Biro SDM Chandra Sulistio Reksoprodjo.

Menurut Bima, kedatangannya kali ini, untuk meminta pencerahan dan nasihat dari KPK dalam menjalankan pemerintahannya di Kota Bogor untuk periode kedua. “Kami ingin betul-betul mendapat pencerahan. Sebab, ini yang paling berat, yaitu menyatukan antara perkataan dan perbuatan,” katanya.

Menjadi kepala daerah, apalagi untuk periode kedua, bagi Bima sungguh tak mudah. Ia tahu amanah yang diemban, berasal dari rakyat dan harus kembali menjadi pelayanan yang optimal bagi rakyat. Karenanya, ia tak ingin bernasib seperti kepala daerah lain yang terjerat korupsi. Karenanya, ia datang untuk berdiskusi untuk mendapatkan masukan guna perbaikan Kota Bogor.

“Bersih itu harus dari semua pihak. Tidak bisa hanya walikota dan wakilnya saja. Semua jajaran saya ajak ke sini, meski ada yang di luar kota, saya minta untuk ikut,” kata Bima.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo berpesan agar setiap kepala daerah memperhatikan, setidaknya 8 hal dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. Ke-8 fokus itu, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dana desa, optimalisasi penerimaan daerah, dan manajemen aset daerah.

“Kami harapkan kepala daerah mendorong delapan hal tadi. Sebab Kota Bogor itu dekat dengan Jakarta, yang seharusnya punya SDM, teknologi dan sumber daya lainnya. Tinggal komitmennya saja,” kata Agus.

Pesan lainnya, Agus juga mengingatkan mengenai modus korupsi yang kerap menjerat kepala daerah adalah penyuapan, dan sektor yang paling banyak terjadi korupsi adalah pengadaan barang dan jasa.

“Karena itu, hindari penunjukan langsung,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bima juga mengajak serta jajarannya, antara lain Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, Dirut PDAM Kota Bogor Deni Surya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Rakhmawati, Kadispora Kota Bogor Eko Prabowo, Dirut RSUD Kota Bogor Deni Basmala, dan Kepala Dinas Pertanian Irwan Riyanto.

(Humas)